Larangan dalam mendirikan Perseroan Terbatas (PT)

1.    Perseroan tidak boleh memakai nama yang:

a.    Telah dipakai secara sah oleh Perseroan lain atau sama pokoknya dengan nama Perseroan lain.

b.    Bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan.

c.    Sama atau mirip dengan nama Lembaga Negara, Lembaga Pemerintah, atau Internasional, kecuali mendapat izin dari yang bersangkutan.

d.    Tidak sesuai dengan maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha, atau menunjukkan maksud dan tujuan Perseroan saja tanpa nama diri.

e.    Terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata, atau

f.      Mempunyai arti sebagai Perseroan, Badan Hukum, atau Persekutuan Perdata[1].

---

[1] Pasal 16 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007

ANGGARAN DASAR (AD) PERSEROAN

1.    Anggaran Dasar Perseroan setidak-tidaknya memuat :

a.    Nama, dan Tempat Kedudukan Perseroan

b.    Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan

c.    Jangka Waktu Berdirinya Perseroan

d.    Besarnya Jumlah Modal Dasar, Modal ditempatkan dan Modal disetor

e.    Jumlah Saham → Klasifikasi Saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi → hak-hak yang melekat pada setiap saham → dan nilai nominal setiap saham.

f.     Nama Jabatan dan Jumlah Anggota Direksi dan Dewan Komisaris

g.    Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS

h.    Tata cara Pengangkatan → Penggantian → dan Pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

i.      Tata cara penggunaan laba dan pembagian deviden.

2.    Selain ketentuan sebagimana dimaksud pada poin 1 (satu) Anggaran Dasar dapat juga memuat ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

3.    Anggaran Dasar tidak boleh memuat :

a.    Kententuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham dan

b.    Ketentuan tentang pemberian manfaat pribadi kepada pendiri atau pihak lain[1]

---

[1] Pasal 15 UU No. 40 Tahun 2007

Pertanggung Jawaban Hukum Oleh Perseroan Terbatas (PT) Sebelum atau Sesudah Memiliki Status Badan Hukum.

1.  Perbuatan Hukum atas nama Perseroan yang belum memperoleh status Badan Hukum :

-     Hanya boleh dilakukan oleh semua anggota Direksi → Bersama-sama dengan semua Pendiri→ Serta semua anggota Dewan Komisaris Perseroan = Mereka semua bertanggung jawab secara tanggung renteng atas Perbuatan Hukum tersebut.

2.  Dalam hal Perbuatan Huku sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu) dilakukan oleh : Pendiri, atas nama Perseroan yang belum memiliki status Badan Hukum → maka Perbuatan Hukum tersebut menjadi tanggung jawab Pendiri yang bersangkutan, dan tidak mengikat Perseroan.

3.  Perbuatan Hukum sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu), karena hukum → menjadi tanggung jawab Perseroan → setelah Perseroan memiliki status Badan Hukum.

4.   Perbuatan Hukum sebagaimana dimaksud dalam poin 2 (dua) → hanya mengikat dan menjadi tanggung jawab Perseroan → setelah Perbuatan Hukum tersebut disetujui oleh semua Pemegang Saham dalam RUPS yang dihadiri oleh semua pemegang saham Perseroan.

5.   RUPS sebagaimana dimaksud dalam poin 4 (empat) → adalah RUPS Pertama yang harus diselenggarakan paling lambat 60 (enam puluh) hari → setelah Perseroan memperoleh status Badan Hukum[1].

---

[1] Pasal 14 UU No. 40 Tahun 2007

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) PERTAMA

DAN

AKIBATNYA

1.      RUPS PERTAMA harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Perseroan memperoleh status Badan Hukum.

2.     Perbuatan hukum yang dilakukan calon pendiri untuk kepentingan Perseroan yang belum didirikan, → akan mengikat Perseroan setelah Perseroan menjadi Badan Hukum apabila RUPS PERTAMA Perseroan secara tegas menyatakan menerima atau mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh calon pendiri atau kuasa (Notaris).

3.      Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu) SAH apabila RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili semua saham dengan hak suara dan keputusan disetujui dengan surat bulat.

4.      Dalam hal:

-         RUPS tidak diselenggarakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam poin 1 (satu) atau,

-        RUPS tidak berhasil mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada poin 3 (tiga) maka,

-        Setiap pendiri yang melakukan pebuatan hukum tersebut bertanggung jawab secara pribadi atas segala akibat yang timbul.

5.      Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu) tidak diperlukan → apabila → perbuatan hukum tersebut dilakukan → atau disetujui secara tertulis oleh semua calon pendiri sebelum pendirian Perseroan[1]

---

[1] Pasal 13 UU No. 40 Tahun 2007

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

1.     Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan Akta Notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia.

2.     Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan.

3.     Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam poin 2 (dua) tidak berlaku dalam rangka Peleburan.

4.  Perseroan memperloeh status Badan Hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengsahan Badan Hukum Perseroan.

 

5.   Setelah Perseroan memperoleh status Badan Hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengaalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain. 

6.     Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada poin 5 (lima) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian Perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, Pengadilan Negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut.

7.    Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu), dan ketentuan pada poin 5 (lima) serta poin 6 (enam) tidak berlaku bagi:

-         Perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara, atau

-        Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan peminjaman, lembagan penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal[1]

 

---

[1] Pasal 7 Undang-undang No. 40 Tahun 2007